DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Marthen Boiliu, menilai Pasal 57 ayat (1) dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan ruang bagi MK untuk melampaui fungsinya sebagai negative legislator.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana pengakuan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengusaha usaha mikro. RUU tersebut dijadwalkan diajukan pada tahun 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) dan Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan (FS2IP) Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI), yang tergabung dalam Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa), menggelar acara pendampingan pembuatan produk dan pelatihan strategi pemasaran Teh Herbal Makjun kepada pelaku UMKM Desa Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa) Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) 2024 menggelar workshop selama dua hari tentang Pengembangan UMKM Ramuan Tradisional Aceh berjudul “Pengembangan UMKM Makjun Sebagai Ramuan Tradisional Aceh Untuk Pemulihan Pasca Melahirkan”.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan kolaborasi akademik dan pembangunan daerah dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengaku tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Dalam pembahasan kali ini, Pemerintah mengaku akan mengkaji ulang pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Salah satunya soal penutupan proses yudisial bagi korban pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Taman Wisata Ie Seuum akan terus dilakukan pembenahan, perbaikan dan penataan kembali supaya lebih tertata dan rapi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik, T. Surya Dharma mengatakan perubahan atau revisi adalah amanat dari Mahkamah Konstitusi melalui Badan Keahlian, salah satunya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.

"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).

Jokowi dalam dua kali kampanye Pilpres berjanji akan memperkuat keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi. Namun makin kesini kebijakan Sang Presiden malah melemahkan lembaga antirasuah. Publik gelisah.

KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi. Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan baru pemerintah seperti mengebiri keberadaan lembaga antirasuah tersebut. Ketua KPK gelisah, begini kata Agus Rahardjo.

Pasca putusan MK,  seleksi KIP (Aceh dan Kabupaten Kota) maupun Panwaslih (Aceh dan Kabupaten/Kota) menyesuaikan kembali ke UUPA. 

Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada yang ditanyai berkait Putusan MK  tersebut menyatakan  memuji kesolidan tim Aceh yang menjadi pengugat UU Pemilu.